Wartasulsel.net– Demokrat memiliki kalkulasi tersendiri atas upaya untuk terlibat dan berkontribusi secara politik di pemerintahan. Sebagaimana semboyan Partai Demokrat, harapan rakyat perjuangan demokrat. Berjuang untuk rakyat, demokrat harus memastikan terlibat dalam terbentuknya pemerintahan daerah khususnya jabatan politik gubernur dan wakil gubernur.
Salah satu unsur penyelenggara pemerintah daerah ini merupakan pengambil kebijakan utama yang tercipta dari proses demokrasi di mana partai demokrat mengusungnya. Akhirnya pada kontestasi pemilihan kepala daerah tingkat regional Sulawesi Selatan kali ini, partai demokrat mengusung Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi yang dikenal dengan akronim Andalan Hati.
Usungan demokrat kepada paslon Andalan Hati ini menunjukkan sebuah sikap serta reference kepada publik yang bermuatan jaminan serta garansi atas komitmen kinerja Andalan Hati saat kelak dipercayakan sebagai gubernur dan wakil gubernur provinsi Sulawesi Selatan. Salah satu komitmen Andalan Hati yang terhubung dengan harapan demokrat ini adalah kebijakan Pemerataan pertumbuhan ekonomi di seluruh Sulawesi Selatan.
Untuk dapat mewujudkan hal tersebut Andalan Hati bersama demokrat serta seluruh partai koalisi pengusung senantiasa terlibat dalam perumusan program unggulan yang berdaya implementasi ke masyarakat Sulawesi Selatan.
Dengan inventarisasi masalah dan review indeks capaian pemerintah provinsi dari tahun ke tahun, Andalan Hati harus merumuskan program yang tepat dan berkeadilan merata bagi 9 juta lebih masyarakat Sulawesi Selatan. Namun hal ini disadari tidak akan terwujud tanpa kerjasama kolaborasi dengan pemerintah kab/ kota.
Andalan Hati berkomitmen setelah kebijakan regional dipastikan telah mengakomodir hirarki program strategis nasional Prabowo-gibran, mandatory, belanja pegawai, proporsional mesin APBD Sulawesi Selatan selanjutnya bersinergi pada ruang urusan pemerintahan kongkuren dengan kab/kota. Sinergi ini bukan hanya terkait keterpaduan program di seluruh kab/kota namun di saat kuantitas sasaran membutuhkan anggaran yang paralel, maka Andalan Hati juga akan melakukan kolaborasi fiskal sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar saat terjadi hambatan kewenangan bagi pemerintah provinsi untuk memberikan sentuhan programnya kepada masyarakat kab/kota maka disalurkan melalui kewenangan pemerintah kab/kota.
Dengan terdistribusinya secara merata program Andalan Hati di seluruh kab/kota juga akan mendorong penyerapan belanja pemerintah di kab/kota tersebut. Pemberdayaan terhadap penyedia barang/jasa di kab/kota akan akseleratif yang pada akhirnya secara perlahan membuka lapangan kerja dan iklim usaha yang berkeadilan. Fungsi otorisasi selanjutnya dari mesin APBD Provinsi adalah kewenangan atas dampak, manfaat, serta aktivitas lintas kab/kota untuk merangkai segala kebutuhan pelayanan berbagai bidang diantaranya pendidikan, kesehatan, transportasi, lingkungan, ekosistem ekonomi yang akhirnya berfungsi menata dan memperkecil jarang kesenjangan wilayah antar kab/kota, tutupnya Andi Januar Jaury Dharwis.Sekretaris Tim Andalan Hati.
