siaranrakyat, MAKASSAR – Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah (DPPPA-KB Dalduk) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menghelat kegiatan ‘Workshop Emansipasi Perempuan di Era Digital’ dengan judul “Peningkatan Kapasitas Kewirausahaan Perempuan Bidang Ekonomi”.
Acara berlangsung selama 2 hari di Gardenia Hall, Claro Hotel Makassar, Sulsel, dimulai pada Sabtu, 9 Desember 2023, hingga Minggu,10 Desember 2023. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Dinas DPPPA-KB Dalduk Pemprov Sulsel, Hj. Andi Mirna, yang didampingi Kepala Bidang di OPD Dinas DPPPA Dalduk, Ketua DPRD Sulawesi Selatan Andi Ina Kartika Sari, serta berbagai komunitas atau kelompok ekonomi perempuan.
Dalam sambutan awal, Kepala OPD Dinas PPPA-KB Dalduk Sulsel, Hj Andi Mirna, menyampaikan bahwa workshop ini bertujuan memberikan edukasi mendalam bagi komunitas perempuan di berbagai daerah di Sulsel, terutama terkait kekerasan terhadap perempuan. Ia juga mengapresiasi dukungan dari Ketua DPRD Sulsel, Andi Ina, untuk workshop ini.
“Kegiatan ini memberikan pengetahuan tentang akses permodalan bagi komunitas atau kelompok perempuan yang aktif dalam wirausaha, melalui kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan DPRD Sulsel, ujar Andi Mirna.
Ketua DPRD Sulsel, Andi Ina, memberikan sambutan sekaligus membuka acara workshop secara resmi dengan memuji peran perempuan di berbagai sektor. Meski begitu, Andi Ina berharap program-program yang berorientasi pada kemajuan perempuan mendapatkan dukungan anggaran yang memadai.
“Sebagai perempuan, harus mendukung perempuan. Alhamdulillah, sebagai perempuan, saya mencatat sejarah dalam proses pemilihan langsung sebagai perempuan pertama menjadi Ketua DPRD Sulsel. Semoga ini menjadi pembuka bagi perempuan lain, baik untuk melanjutkan estafet kepemimpinan di DPRD Sulsel atau memimpin di sektor lain,” ungkap Andi Ina.
Meskipun demikian, Andi Ina berharap program-program yang berorientasi pada pemberdayaan dan peningkatan perempuan mendapatkan dukungan peningkatan anggaran di masa depan.
Terakhir, Andi Ina menyinggung kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), di mana korban-korbannya juga merupakan perempuan tanah air. Untuk itu, tokoh perempuan asal Kabupaten Barru ini menilai bahwa perempuan harus tangguh dan mandiri dalam memanfaatkan digitalisasi.
