JAKARTA, siaranrakyat – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai tantangan Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni agar semua capres dan cawapres diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan hal yang sia-sia.
Menurutnya jika pemeriksaan tersebut masih dalam jangkauan harta kekayaan tidak masalah. ?Cuma kalau misalnya datang ke KPK terus minta diperiksa, apanya yang diperiksa,? kata Doli pada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/9).
Ia menjelaskan bahwa sistem kerja KPK adalah memeriksa jika terjadi kejanggalan dalam pelaporan harta kekayaan yang rutin dilakukan oleh pejabat negara. Ia bahkan memastikan bahwa jika masalah tersebut terdeteksi, maka orang yang bermasalah itu akan segera dipanggil oleh KPK. ?Kalau ada masalah pasti dipanggil, nah itu saja,? ujarnya.
Menurutnya, hal ini sesuai dengan mekanisme yang sudah diatur dalam konstitusi dan undang-undang. Doli menyebut di dalamnya ditegaskan bahwa bukan hanya capres maupun cawapres saja, namun seluruh pejabat publik diwajibkan untuk melaporkan harta kekayaan mereka. ?Nah kalau ada kejanggalan, pasti dicari, diperiksa, pasti,? kata Doli, menegaskan.
Sedangkan, lanjut Doli, jika yang aparat penegak hukum justru mendeteksi adanya kejanggalan dalam sistem pengambilan kebijakan yang diduga hanya menguntungkan pejabat publik tertentu, maka pemeriksaan akan dilakukan secara lebih menyeluruh. ?Memulai dari BPK, polisi, BPK, pasti akan diperiksa selama misalnya ada terindikasi pelanggaran,? ujarnya.
Sebelumnya, politikus NasDem, Ahmad Sahroni menyampaikan pandangannya yang menilai kehadiran KPK penting di hajatan besar seperti pilpres, layaknya layanan medical check-up bagi setiap kandidat capres-cawapres.
Ia menegaskan, rakyat harus diberikan opsi orang-orang yang memiliki rekam jejak bebas dari kasus korupsi. Cara kerja KPK menurutnya, jangan dipahami secara sempit, sebagai tukang operasi tangkap tangan (OTT).
“Pilpres adalah ajang untuk mencari manusia nomor 1 di negeri ini, dan rakyat harus diberikan opsi orang-orang yang tidak hanya punya dukungan politik dan punya rekam jejak kerja bagus, tapi juga orang-orang yang bebas dari kasus korupsi,” ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Minggu (10/9/2023). (wol/inilah/pel/d1)
