SORONG, siaranrakyat – Dewan Adat Papua (DAP) Papua Barat dan Papua Barat Daya (PBD) sebagai rumah besar masyarakat adat sangat mendukung rencana pembangunan smelter Freeport di wilayah Provinsi Papua Barat Daya terlebih khusus di Kabupaten Sorong. Pernyataan ini disampaikan Ketua DAP Papua Barat dan Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor kepada media ini Kantor DAP jalan Pendidikan lorong Tanjung Pamali Km 8 Kelurahan Klabulu Distrik Malaimsimsa Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya, Minggu (6/7) malam.
“Saya selaku Ketua DAP sangat mendukung rencana pemerintah pusat untuk membangun smelter di Tanah Papua karena bahan baku yang akan diolah berasal dari Papua sehingga pantas smelter tersebut di bangun di Papua Barat Daya terlebih khusus di Kabupaten Sorong,” ungkap Paul Mayor.
Dikatakan Paul dengan dibangunnya smelter di Papua Barat Daya sangat cocok karena Kabupaten Sorong merupakan salah satu daerah yang masuk dalam kategori Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan sangat strategis dalam perkembangan ekonomi di Tanah Papua dan juga merupakan pintu masuk tanah Papua.
Selain itu lanjut Paul, dengan adanya smelter di tanah Papua terlebih khusus di wilayah Papua Barat Daya Daya akan membantu mengatasi masalah pengangguran yang merupakan persoalan yang sangat besar dan mendasar di Papua dengan menyerap ribuan bahkan puluhan ribu tenaga kerja sehingga masyarakat tidak lagi menjadi penonton di negerinya sendiri asalkan mereka mempunyai pendidikan. Dewan adat Papua juga mengapresiasi Karya Nyata dan Kerja Nyata Menteri Investasi yakni Pak Bahlil Yang berjuang keras untuk Pembangunan di Tanah Papua ini. Kinerja luar biasa beliau kita sangat mendukung Penuh.
“Banyak anak-anak asli Papua maupun anak-anak Papua yang berpendidikan namun kesempatan untuk mendapat pekerjaan yang layak sangat kecil sehingga dengan adanya smelter di Papua Barat Daya sudah boleh menjawab kesempatan kerja bagi mereka yang masih menganggur,” terang Paul.
Selain itu Paul menambahkan, selain untuk mengatasi dan mengurangi angka pengangguran dengan adanya smelter di Papua Barat Daya dapat meningkatkan pendapatan keluarga dari masyarakat sebagai petani, nelayan dan peternak yang ada di Papua Barat Daya.
Dengan smelter di tanah Papua berarti pemerintah sudah mau menjalankan Undang-undang Otonomi Khusus Nomor 2 Tahun 2021. (jason)
