siaranrakyat, MAKASSAR – Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kominfo fokus pada pengembangan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia Timur, khususnya di Papua yang menghadapi tantangan besar.
Sejak 2022-2023, Bakti telah membangun 5.618 BTS di Papua, meskipun pasokan listrik yang terbatas memaksa penggunaan panel surya. Tantangan lainl melibatkan frekuensi jaringan terbatas, dengan setiap BTS hanya menyediakan 2-8 Megabit (egeri menawarkan 30 Gigabit (Gb).
Ahmad Juhari, Plt Direktur Keuangan Bakti Kominfo, menyampaikan permasalahan keberadaan sinyal dan frekuensi pada acara Jelajah Sinyal & Festival Literasi Digital 2023. Pada Juni, Bakti meluncurkan satelit berkapasitas 150 Gbps untuk mengatasi kesenjangan digital di Indonesia, dengan rencana peningkatan kapasitas di masa depan. Selain satelit, Bakti memperkuat jaringan dengan fiber optik dari Sabang hingga Merauke.
“Salah satu kendala kita memang soal keberadaan sinyalnya, frekuensinya. Ditambah sekitar 65% masyarakat menggunakan internet untuk sosmed, jadi penggunaannya lebih banyak. Tentu kalau sekitar BTS itu penggunaannya tidak banyak, pasti tidak akan memenuhi kapasitasnya,” ungkapnya pada acara Jelajah Sinyal & Festival Literasi Digital 2023 dengan tema Digitalisasi, Pengungkit Ekonomi Daerah 3T di Universitas Hasanuddin Makassar, Kamis (23/11/2023).
Di Sulawesi Selatan, pemerintah mendorong digitalisasi melalui berbagai ekosistem pembayaran, termasuk transaksi UMKM dan pembayaran pajak. Pemerintah provinsi menggelar program unggulan aplikasi pembayaran pajak digital dengan tujuan memudahkan transaksi, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan meningkatkan transparansi pengelolaan pajak. Upaya ini juga mendukung ekosistem digitalisasi daerah dan persiapan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
Staf Ahli Gubernur Sulsel Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Keuangan, Since Erna Lamba, menekankan peningkatan aplikasi program pada 2024 mendatang. Wilayah Sulsel telah berhasil menjadi daerah terbaik pertama di Sulawesi untuk percepatan dan perluasan digitalisasi, meskipun indeks literasi digital baru mencapai 3,5%. Lamba menegaskan perlunya mempercepat digitalisasi dalam pelayanan pemerintah untuk mendukung ekonomi yang tangguh dan berkelanjutan.
“Selain itu ada juga program sinergi kebijakan dengan pemggunaan Qris. Kerjasama pembayaran pajak dengan Tokopedia, Gopay, dan Qris,” ungkapnya.
Since juga menjelaskan jika semua program ini masih akan terus ditingkatkan pengaplikasiannya pada 2024 mendatang untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang berbasis elektronik.
“Kami akan selalu memgembangkan digitalisasi di Sulsel. Kami sangat senang banyak pihak yang ikut konsen bersama kami dalam pemgembangan ini seperti Bisnis Indonesia dan Bakti. Kami percaya melalui digitalisasi ini bisa meningkatkan perekoniam Sulsel,” tambahnya.
Dijelaskan pula oleh Since bahwa wilayahnya telah berhasil menjadi daerah terbaik pertama di Sulawesi untuk percepatan dan perluasan digotalisasi, meskipun imdeks literasi digitalnya baru di angka 3,5%.
“Digital ini suka atau tidak harus digencarkan. Pelayanan pemerinrah harus memberikan yang cepat dan murah. Karena bisa menjadi keunggulan ekonomi melalui pemanfaataan teknologi digital sebagai kunci membangun ekonomi yang tangguh dan berkelanjutan,” tutupnya.
