Kata Pakar Politik Soal Kapabilitas Prabowo Sebagai Menhan, Jokowi Tak Perlu Membela

JAKARTA, siaranrakyat – Pakar politik Ikrar Nusa Bhakti mengkritisi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengaku kecewa dengan sesi Debat Pilpres 2024 ketiga karena banyak menyerang personal calon kandidat.

Menurut Ikrar, pernyataan tersebut malah jadi bumerang bagi Jokowi, memunculkan kesan bahwa Presiden ke-7 RI itu membela Prabowo Subianto yang tidak becus menjalani tugas sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) RI.

“Kekecewaan presiden itu ya, itu hanya untuk menutupi bahwa dia sendiri sebagai presiden tidak mampu mengerahkan kepada Menhan mengenai kebijakan pertahanan apa yang harus dilaksanakan. Banyak kecewa nggak nyangka bahwa Prabowo seorang Letjen TNI, Menhan tidak kuasai aspek-aspek dalam bidang pertahanan,” ujar Ikrar dalam acara diskusi di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (9/1).

Ia pun heran Jokowi turut membela Prabowo terkait kritik Anies yang menyinggung harta kekayaan berupa tanah seluas 340.000 hektar. Padahal cara serupa, juga pernah digunakan Jokowi dalam Debat Pilpres 2019 melawan Prabowo.

Baca Juga :
Bawaslu Diminta Proaktif Tindak PDIP yang Diduga Curi Start Kampanye

“Dikatakan Anies itu sebetulnya adalah yang juga dikatakan oleh Jokowi. Kalau Jokowi itu dulu katakan saya tahu Pak Prabowo punya tanah di Kalimantan Timur nilainya itu hampir 220 ribu Hektar,” terang Ikrar.

Menurut dia, capres Koalisi Perubahan itu hanya berusaha mengungkapkan keresahannya dan keprihatinan atas banyaknya prajurit TNI yang tidak memiliki rumah dinas. Harusnya Prabowo sebagai Menhan tidak mematahkannya akan tetapi membuka mata. “Seorang elite baik itu di bidang kemiliteran atau elite dalam jabatan negara. Cobalah anda buka mata apa yang dirasakan oleh rakyat kecil,” tandasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyoroti gelaran debat ketiga Pilpres 2024, yang digelar pada Minggu (7/1/2024). Menurutnya, debat kemarin tidak edukatif karena banyak serangan yang bersifat personal.

Menurut dia, serang menyerang wajar dalam debat asalkan seputar kebijakan atau visi. Bukan personal. “Saling menyerang enggak apa-apa tapi kebijakan, policy, visinya yang diserang. Bukan untuk saling menjatuhkan dengan motif-motif personal. Saya kira enggak baik dan enggak mengedukasi,” kata Jokowi di Serang, Banten, Senin (8/1/2024).

Baca Juga :
PDIP Ingatkan Gibran Soal Aturan Main Partai dan Etika Politik

KPU, kata dia, perlu memperbaiki format debat agar lebih edukatif bagi masyarakat luas. “Saya kira akan banyak yang kecewa, sehingga debatnya memang perlu diformat lebih baik lagi, ada rambu-rambu sehingga hidup,” ujarnya. (wol/inilah/pel/d1)