JAKARTA, siaranrakyat – Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengaku memiliki data intelijen arah partai politik (parpol). Menurut Dasco, Jokowi sebagai kepala negara sudah tentu mendapakan masukan dari intelijen.
Dasco menyebut data intelijen tentu tidak melulu terkait parpol, melainkan juga isu ekonomi, sosial budaya sebagai salah satu pihak untuk mengambil berbagai kebijakan.
“Data-data intelijen itu bukan hanya tentang politik akan tetapi berbagai hal ekonomi, budaya, dan lain-lain yang diperlukan oleh seorang presiden dalam pertimbangan salah satunya mengambil keputusan, selain kemudian hasil report dari menteri-menteri,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (18/9/2023).
Menurut Dasco, tak perlu ada yang diributkan dari pernyataan Jokowi tersebut. Dasco menyebut tak ada yang salah dengan pernyataan Jokowi.
“Saya pikir tidak perlu diributkan karena data intelijen yang kemudian diterima oleh presiden sebagai user itu tentang, misalnya parpol, itu salah satu yang dia punya. Beliau punya banyak data intelijen. Nah sehingga ya kalau beliau sampaikan bahwa dia punya data intelijen misalnya, tentang parpol, tentang tokoh politik, ya itu memang betul. Dan itu nggak ada salahnya menurut saya,” bebernya.
Wakil Ketua DPR itu meyakini Jokowi tak akan menyalahgunakan data intelijen soal parpol. Ia menyebut Jokowi psti hanya akan gunakan data untuk kebijakan pemerintahan atau kebijakan strategis saja.
“Saya pikir Presiden menempatkan diri sebagai negarawan sehingga saya yakin dan percaya bahwa data di intelijen yang dipunyai oleh Presiden sebagai kepala negara tentunya hanya dipakai dalam hal pengambilan keputusan-keputusan strategis dalam mengelola pemerintahan, tidak untuk yang lain. Saya yakin dan percaya bahwa itu tidak akan disalahgunakan oleh Presiden,” pungkas Dasco.
Ancaman Serius Bagi Demokrasi
Sementara pandangan berbeda disampaikan Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago. Dia menilai pernyataan Jokowi soal penggunaan informasi intelijen dalam politik tersebut sangat mengejutkan.
Menurut Pangi, hal ini menimbulkan pertanyaan serius tentang kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) demi kepentingan politik pragmatis pribadi.
“Pernyataan tersebut mempunyai implikasi dan ancaman yang sangat serius terhadap kualitas, nilai-nilai dan roh demokrasi itu sendiri,” kata Pangi dalam keterangan tertulis, diterima Senin (18/9/2023).
Pangi menjelaskan, data intelijen tidak tepat dipakai untuk memata-matai ketua umum parpol, memonitor keputusan partai politik, hingga operasi partai politik. Dia menyebut, pernyataan Jokowi justru menimbulkan tanda tanya besar.
“Tanda tanya besar saya adalah data intelijen ini dipakai untuk apa? Betulkah data intelijen untuk keamanan negara? Atau jangan sampai persepsi publik menangkap bahwa data intelijen dipakai untuk operasi partai politik, nakut-nakuti ketua umum parpol dalam rangka mempengaruhi intensitas dan arah koalisi? Seperti seolah-olah presiden terkesan jadi dealer partai politik,” jelas Pangi.
Pangi menjelaskan, sangat penting untuk memahami bahwa penggunaan data intelijen dalam politik adalah isu yang sensitif. Menurut dia, harusnya data intelijen dipakai untuk politik negara bukan politik Pemilu musiman lima tahunan.
“Data intelijen seharusnya digunakan untuk kepentingan keamanan nasional dan bukan untuk tujuan politik kelompok dan golongan tertentu,” kata dia.
Selain itu, kata Pangi menggunakan informasi intelijen untuk memantau atau memata-matai lawan politik adalah tindakan tidak bisa dibenarkan dan dapat merusak integritas sistem politik dan pemilihan umum (Pemilu).
“Yang lebih mengkhawatirkan, Presiden seharusnya netral dan tidak gunakan kekuasaan untuk memuluskan agenda pribadi,” ujar dia.
Pangi, kemudian membeberkan hasil survei terbaru Voxpol Center Research and Consulting per tanggal 2 Agustus 2023. Hasilnya, sebanyak 77,3 persen masyarakat mendukung netralitas presiden.
“Namun kalau secara pribadi Jokowi punya intensitas atau interest tertentu terhadap calon presiden tidak fair juga kita melarang,” kata Pangi. (liputan6.com)
